DEPOK – Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat keamanan ruang digital dan ketahanan siber daerah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pemprov Lampung berhasil meraih penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan kategori Provinsi 100 Persen Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Teregistrasi.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BSSN RI, Nugroho Sulistyo Budi, kepada Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam acara Pengukuhan Bersama Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berlangsung di Auditorium Roebiono Kertopati, Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT), mulai dari tingkat provinsi hingga mencakup seluruh kabupaten/kota di Lampung.
Capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan digital yang terintegrasi, terutama untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap keamanan informasi dan sistem elektronik pemerintahan.
Tim Tanggap Insiden Siber memiliki peran strategis dalam mendeteksi, mencegah, menangani, serta memulihkan gangguan keamanan informasi secara cepat dan tepat. Keberadaan tim ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur digital sekaligus memperkuat sistem keamanannya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan dan transformasi digital harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, kemajuan infrastruktur teknologi perlu berjalan beriringan dengan penguatan keamanan digital di seluruh kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala BSSN RI, Nugroho Sulistyo Budi, mengingatkan bahwa ancaman keamanan siber saat ini semakin kompleks dan tidak lagi sekadar persoalan teknis teknologi informasi.
Menurutnya, sistem elektronik pemerintahan menyimpan berbagai data penting, mulai dari informasi publik, transaksi perekonomian hingga sistem operasional pelayanan masyarakat. Karena itu, keamanan siber menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
Berdasarkan data National Cyber Operations Center BSSN, anomali trafik serangan siber yang sebelumnya berkisar 700 juta per tahun meningkat hingga 5,5 miliar potensi serangan pada 2025. Bahkan, hingga triwulan IV 2026, tercatat sedikitnya 3,1 miliar potensi ancaman atau setara dengan 133 potensi serangan setiap detik.
Menghadapi kondisi tersebut, BSSN menilai keberadaan TTIS di tingkat daerah sangat penting sebagai pihak pertama yang melakukan respons ketika terjadi insiden keamanan siber.
Nugroho menegaskan bahwa tim tanggap insiden tidak boleh hanya berfungsi sebagai penerus laporan, tetapi harus memiliki kemampuan nyata untuk melakukan identifikasi, penanganan awal, koordinasi, hingga pemulihan ketika terjadi serangan.
Ia juga menekankan tiga pilar utama dalam penguatan TTIS, yakni peningkatan kemampuan teknis, penerapan tata kelola keamanan berlapis melalui prosedur operasional dan pengamanan sistem, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Penghargaan yang diterima Pemprov Lampung tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem pemerintahan digital. Namun, keberhasilan registrasi seluruh TTIS di kabupaten/kota harus terus diikuti peningkatan kemampuan personel, kesiapan infrastruktur, perlindungan data, serta respons cepat terhadap berbagai ancaman siber.
Dengan demikian, transformasi digital pemerintahan tidak hanya berorientasi pada kemudahan pelayanan, tetapi juga menjamin keamanan informasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik berbasis teknologi.(Red)














Komentar