oleh

Pemprov Lampung Perkuat Strategi Pengendalian Harga Pangan dan Percepatan Program Hunian Layak

banner 468x60

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah sekaligus mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi dan koordinasi bersama pemerintah pusat guna menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 sekaligus Evaluasi Program 3 Juta Rumah yang diikuti Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Yanyan Ruchyansyah, secara virtual dari Ruang Command Center Diskominfotik, Senin (19/10/2026).

banner 336x280

Rapat koordinasi nasional tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya komitmen seluruh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama menghadapi tantangan perubahan iklim, musim panas berkepanjangan, serta potensi bencana alam.

Menurutnya, keterjangkauan harga kebutuhan pokok harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga pangan.

Dalam rapat tersebut, persoalan kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit turut menjadi perhatian. Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perkembangan Harga (IPH) mengalami kenaikan di 36 provinsi pada minggu ketiga Oktober 2026.

Direktur Statistik Harga BPS, Sarpono, menyampaikan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar. Bahkan, harga cabai merah dan cabai rawit secara nasional tercatat berada di atas harga acuan penjualan.

Sementara itu, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Martiyanto, menjelaskan bahwa secara nasional ketersediaan produksi cabai sebenarnya masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

Produksi cabai rawit diperkirakan mencapai 134.000 ton dan cabai besar sekitar 117.000 ton, sedangkan kebutuhan bulanan berkisar antara 70.000 hingga 80.000 ton.

Menurutnya, persoalan utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah kelancaran distribusi dari sentra produksi menuju wilayah konsumen.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian menyiapkan lima tim khusus untuk diterjunkan ke daerah-daerah dengan harga cabai tertinggi. Tim tersebut akan memberikan intervensi berupa bantuan bibit, pupuk, serta sarana produksi pertanian sekaligus melakukan pemantauan langsung.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman, Teddy Paul, menyampaikan bahwa implementasi kebijakan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah mencapai 100 persen di 509 kabupaten/kota.

Khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pembebasan BPHTB hingga Oktober 2026 telah menjangkau 42.636 penerima manfaat. Sementara itu, realisasi target PBG nol rupiah mencapai 183.121 unit dari target 206.954 unit pada tahun 2026.

Pemerintah pusat juga meminta percepatan konfirmasi data dari pemerintah daerah agar pelaksanaan kebijakan pembebasan biaya tersebut dapat berjalan optimal.

Menindaklanjuti berbagai arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan rantai distribusi pasokan pangan serta mempercepat regulasi pendukung program perumahan rakyat.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperluas akses hunian layak diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.(Red)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *