BANDAR LAMPUNG,– Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, SE, MBA, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang mulai dijalankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.
Menurut Ahmad Giri Akbar, pelaksanaan Sensus Ekonomi menjadi langkah strategi dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah melalui penyediaan data ekonomi yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dinilai valid menjadi instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan tepat sasaran.
Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPS dalam mendukung suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi sepuluh tahun tersebut.
“Kami di legislatif mengapresiasi langkah-langkah yang dipimpin Pemerintah Provinsi Lampung bersama BPS dalam memulai proses pendataan ini. Validitas data merupakan kunci utama pembangunan. Tanpa data yang akurat, kebijakan maupun alokasi APBD yang disusun bersama berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu kami mengimbau seluruh pelaku usaha, mulai dari skala rumah tangga hingga perusahaan besar, agar memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada petugas BPS,” ujar Ahmad Giri Akbar, Sabtu (27/6/2026).
Lebih lanjut, Ketua DPRD juga mendorong agar BPS terus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat sehingga pelaksanaan pendataan lapangan dapat berjalan optimal dan memperoleh tingkat partisipasi yang tinggi.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam membaca dinamika perekonomian daerah, terutama dalam pemetaan perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan rumah tangga yang selama ini belum seluruhnya terdokumentasi secara formal.
Ia menilai, apabila pemetaan sektor informal dan pelaku UMKM dapat dilakukan secara presisi, maka berbagai kebijakan seperti stimulus ekonomi, penyaluran bantuan program, hingga perencanaan investasi daerah akan menjadi lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
DPRD Provinsi Lampung berharap momentum pelaksanaan SE2026 tidak hanya menjadi agenda pendataan semata, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang berbasis data, akuntabel, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045. (***)
Komentar