Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengendalian inflasi guna memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga dan daya beli masyarakat semakin kuat.
Upaya tersebut sejalan dengan capaian Provinsi Lampung yang berhasil mencatat inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 1,76 persen hingga Juli 2026, terendah di Pulau Sumatera.
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Maulidah Zauroh, M.A., Pd. menegaskan, keberhasilan tersebut menjadi indikator bahwa sinergi antara pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan seluruh pemangku kepentingan berjalan efektif dalam menjaga kestabilan harga serta pasokan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, capaian ini harus terus dipertahankan melalui pengawasan yang konsisten agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang tetap stabil dan kondisi ekonomi yang semakin kuat. Pernyataan tersebut disampaikan Rabu, (5/8/ 2026).
Melalui fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Lampung juga memastikan pemerintah daerah terus memperkuat sistem early warning, pemantauan harga dan ketersediaan pasokan, serta koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi potensi gejolak inflasi.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan konsumen di Provinsi Lampung. (***)
Komentar