Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung menilai pengendalian inflasi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas harga memastikan kebutuhan pokok perlu terus dijaga, sekaligus berbagai program strategi pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penurunan inflasi nasional secara tahunan dari 3,34 persen menjadi 2,88 persen serta deflasi bulanan sebesar 0,14 persen merupakan perkembangan positif. Namun kondisi tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah karena masih terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga. Hal tersebut disampaikan Naldi Rinara S. Rizal, SE, MM, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap pergerakan harga, terutama komoditas pangan yang berpengaruh besar terhadap pengeluaran masyarakat. Langkah antisipasi juga diperlukan terhadap potensi kenaikan harga.
Selain pengendalian inflasi, Naldi menilai layanan integrasi pertanahan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Peningkatan kualitas layanan publik juga harus menjadi bagian utama dari kebijakan tersebut.
Naldi juga menyoroti program bedah rumah yang menargetkan 400.000 unit pada tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan 45.000 unit pada tahun sebelumnya. Menurutnya, program tersebut harus dikawal agar tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan kualitas perumahan masyarakat yang membutuhkan.
“Program pemerintah harus dilihat dari hasil akhirnya. Jangan hanya mengejar angka pencapaian, tetapi harus memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegasnya.
DPRD Lampung, lanjut Naldi, akan terus mendorong kebijakan pemerintah yang mampu menjaga stabilitas perekonomian, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan prioritas program memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung. (***)
Komentar